Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang Kritik 1 Tahun Kepemimpinan Sachrudin–Maryono di Kota Tangerang: Anggaran Besar, Persoalan Warga Dinilai Belum Tuntas

Dok.foto : Gambar Ilustrasi 

TANGERANG,–Forum Aksi Mahasiswa (FAM) Tangerang melontarkan evaluasi keras terhadap satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Sachrudin bersama Wakil Wali Kota Maryono di Kota Tangerang. Organisasi tersebut menilai berbagai persoalan mendasar belum menunjukkan perbaikan berarti, meskipun pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang tergolong besar.

Sekretaris Jenderal FAM, Akbar Ridho, menyebut anggaran daerah yang mencapai lebih dari Rp6 triliun dengan PAD sekitar Rp3 triliun seharusnya mampu mendorong peningkatan kualitas layanan publik secara nyata. Namun, menurutnya, kondisi di lapangan belum mencerminkan hal tersebut.

“Keluhan warga masih berkisar pada banjir, pengelolaan sampah, kemacetan, hingga layanan kesehatan yang sulit diakses. Artinya kebijakan belum menyentuh persoalan utama masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2).

Kritik ini mencuat menjelang peringatan hari jadi kota ke-33 yang dinilai seharusnya menjadi momentum evaluasi capaian pembangunan, bukan sekadar perayaan simbolik tahunan.

FAM mencatat banjir musiman masih berulang di sejumlah wilayah seperti Ciledug, Cipondoh, Karang Tengah, hingga Priuk. Persoalan sampah juga dianggap belum tertangani optimal, ditandai dengan munculnya TPS liar serta jadwal pengangkutan yang tidak konsisten.

Kemacetan lalu lintas turut menjadi sorotan, terutama bagi warga yang beraktivitas menuju Jakarta. FAM menilai ketiadaan sistem transportasi publik yang terintegrasi membuat mobilitas masyarakat tidak efisien dan menyita waktu produktif.

Di sektor kesehatan, antrean panjang di puskesmas serta kepadatan pasien di rumah sakit daerah disebut masih sering terjadi. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan belum meratanya kualitas layanan kesehatan bagi warga.

Selain itu, kesenjangan sosial masih tampak di tengah pembangunan kota yang pesat. Permukiman tidak layak huni dan keterbatasan akses air bersih disebut masih menjadi persoalan di beberapa kawasan.

FAM juga menyoroti kontribusi BUMD yang dianggap belum maksimal dalam meningkatkan PAD, sehingga pembiayaan layanan publik masih banyak bertumpu pada pajak masyarakat. Dukungan terhadap UMKM pun dinilai belum berkelanjutan karena lebih banyak bersifat program pelatihan tanpa pendampingan jangka panjang dan akses modal yang jelas.

Organisasi mahasiswa tersebut turut mengaitkan kondisi di lapangan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 yang mengindikasikan adanya kelemahan tata kelola keuangan daerah, termasuk efisiensi belanja, pengendalian internal, serta pengelolaan aset dan BUMD.

Menurut FAM, kecenderungan pemerintah daerah yang lebih menonjolkan kegiatan seremonial dan publikasi program dibanding pembenahan sistem layanan publik berpotensi memperlambat penyelesaian masalah kota.

“Masyarakat tidak membutuhkan seremoni. Yang dibutuhkan adalah solusi konkret yang bisa dirasakan langsung,” tegas Akbar.

FAM mendesak pemerintah kota untuk memperkuat transparansi anggaran, mereformasi tata kelola BUMD, meningkatkan layanan kesehatan, menghadirkan transportasi publik terintegrasi, serta membangun ekosistem UMKM yang berkelanjutan. Mereka menegaskan akan terus mengawal kebijakan publik agar pembangunan kota lebih merata dan berkeadilan.

“Kalau setelah satu tahun persoalan warga masih sama, berarti yang terjadi bukan perubahan, melainkan rutinitas yang dibungkus pencitraan,” pungkasnya.(Nia)