Bogor.suarapubliktvnews.com,-Pengerjaan Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor yang didanai APBD 2023 dengan Nilai Pagu Paket anggaran sebesar Rp. 1.496.500.000,00 dan nilai HPS Paket sebesar Rp. 1.159.791.000,00 yang di tenderkan dengan pengajuan harga penawaran sebesar Rp. 1.050.000.000,00 oleh pihak pemenangan lelang PT. Numelindo Jaya Perkasa.
Dituding pihak ke tiga selaku penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan proyek dengan nama kegiatan ‘Rekonstruksi Jalan Nambo Bantarjati Kecamatan Klapanunggal’ itu diduga pihak kontraktor kerepotan terkait permasalah pendanaannya atas mangkraknya yang hingga kini pembangunan jalan yang di kerjakan tersebut tak kunjung selesai, Rabu (27/12/23).
Dari informasi yang di himpun SUARA PUBLIK, tudingan pemenangan lelang di proyek Rekonstruksi Jalan Nambo Bantarjati itu bukan tanpa dasar. Pasalnya pihak kontraktor PT. Numelindo Jaya Perkasa, memiliki nilai proyek yang cukup fantastis mendapatkan proyek hasil tender, diketahui juga sebagai pemenang tender dibeberapa tempat proyek APBD 2023 Kabupaten Bogor, diantaranya : Pembangunan RKB SDN Tapos 04 Kec. Tenjo–PAD dengan harga penawaran 860.000.000,00 dan Proyek Rekonstruksi Jalan Cariu – Cikutamahi Kecamatan Cariu dengan harga penawaran Rp. 1.400.006.215,89.
Tudingan mangkraknya proyek PUPR itu, terlihat betonisasi jalan di lokasi yang dikerjakan sudah terlihat mengalami retak–retak dan permukaan jalan yang di beton terlihat bergelombang.
Mangkraknya pengerjaan proyek PUPR Kabupaten Bogor itu diketahui menurut SPMK tanggal 09 September 2023 (90 hari kalender) yang jatuh di habis kontraktor tertanggal 25 Desember.
Saat dikonfirmasi pihak pelaksana kegiatan, sepertinya tidak sama sekali ingin di konfirmasi awak media.
Atas dugaan mangkraknya dituding akibat lemahnya pendanaan oleh pihak Ke ketiga. Dari berbagai kalangan meminta agar badan lelang dan PUPR Kabupaten Bogor bertindak tegas atau Membacklis para kontraktor yang tidak mampu menyelesaikan proyek sesuai kesepakatan kontrak. Bahkan dapat lebih menyaring para kontraktor untuk paket–paket lelang yang bernilai miliaran rupiah itu dari pada hanya menjatuhkan sangsi penalti.
(Red)
Social Header