Diduga Ada Pengurangan Spesifikasi, Proyek Jalan Desa Bantarjati Disorot–Camat Klapanunggal Enggan Berkomentar

Dok.foto : Istimewa/suarapubliktvnews 

KLAPANUNGGAL|BOGOR,–Pembangunan infrastruktur jalan desa di Desa Bantarjati, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan publik. Proyek yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2025 itu diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam perencanaan.

Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan adanya pengurangan ketebalan beton, serta tidak digunakannya plastik cor sebagaimana standar pekerjaan pengecoran. Lebih ironis, kondisi jalan yang baru dikerjakan tersebut kini sudah mengalami retak-retak dan diduga kuat akibat kegagalan konstruksi.

Di papan proyek tertulis pekerjaan berlokasi di Kampung Nambo RW 001 dan RW 002, dengan panjang 588 meter, lebar 2,5 meter, dan ketebalan 10 sentimeter. Namun, fakta di lapangan menunjukkan dugaan ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Selain itu, bekisting atau cetakan beton di beberapa titik ditemukan tertanam di bawah permukaan lama serta material urug, yang secara teknis memengaruhi mutu dan ketebalan hasil akhir betonisasi.

Saat tim media mendatangi kantor Desa Bantarjati untuk meminta keterangan, Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak berada di tempat.

“Kades lagi keluar, TPK-nya juga nggak ada,” ujar salah seorang staf desa, Senin (13/10/2025).

Minimnya pengawasan di lokasi proyek juga menjadi sorotan. Tidak tampak kehadiran petugas TPK maupun unsur kecamatan yang seharusnya melakukan monitoring kegiatan fisik.

Terpisah, Camat Klapanunggal, Galuh Sri Wahyuni, S.STP, MM, saat dikonfirmasi mengenai dugaan pengurangan spesifikasi pekerjaan dan lemahnya pengawasan, enggan memberikan komentar. Hingga berita ini diturunkan, pihak kecamatan belum memberikan klarifikasi resmi.

Situasi ini memunculkan dugaan bahwa realisasi proyek Bankeu 2025 di Desa Bantarjati berpotensi menjadi ajang penyimpangan anggaran oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan.

Masyarakat berharap Pemkab Bogor segera turun tangan untuk meninjau dan memeriksa pelaksanaan proyek tersebut agar penggunaan dana publik tidak disalahgunakan.

(Tim/red)