 |
| Dok.foto : Istimewa/suarapubliktvnews |
BOGOR,–Gelombang kritik terhadap pengelolaan anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor kembali mencuat. Hanif Abdullah, seorang aktivis pemerhati kebijakan publik di Bogor, menilai bahwa arah belanja dinas tersebut jauh dari kebutuhan dasar masyarakat.
Hanif mengungkapkan bahwa hasil penelusurannya melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP LKPP) menemukan sejumlah alokasi anggaran yang dinilai tidak selaras dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Salah satunya adalah anggaran penyelenggaraan Bogor Bike Festival yang tercantum pada kode RUP 61737202 dengan nilai Rp1 miliar. Menurut Hanif, pos anggaran tersebut tidak hanya mengundang tanda tanya, tetapi juga menunjukkan lemahnya kepekaan pemerintah daerah terhadap realitas di lapangan.
“Ini bukan soal besar kecilnya angka. Ini soal arah prioritas. Ketika masyarakat masih bergulat dengan persoalan ekonomi, justru yang muncul adalah proyek acara hiburan bernilai fantastis,” ujarnya.
Hanif menegaskan bahwa Kabupaten Bogor saat ini menempati posisi sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin absolut tertinggi secara nasional. Di tengah situasi demikian, penggunaan anggaran yang tidak diarahkan pada pemulihan ekonomi dinilai sebagai bentuk ketidakmampuan membaca kebutuhan masyarakat.
Ia mempertanyakan urgensi menggelontorkan dana besar untuk kegiatan seremonial sementara ribuan warga masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup, mencari pekerjaan, hingga mengakses layanan dasar.
Lebih jauh, Hanif mengungkapkan bahwa temuan tersebut bukan satu-satunya yang mencurigakan. Ia juga mencatat anggaran Festival Mobil Kuno dan Antik senilai Rp1,1 miliar (kode RUP 59225021)—program yang menurutnya semakin mempertegas pola belanja yang tidak mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Rangkaian anggaran seperti ini memperlihatkan ketidaktepatan prioritas. Saat warga bergulat dengan tekanan ekonomi, justru anggaran disalurkan untuk kegiatan yang tidak mendesak,” tegasnya.
Hanif menilai bahwa pengelolaan anggaran di dinas tersebut perlu diinvestigasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, ia meminta Aparat Penegak Hukum (APH) turun tangan menelusuri dugaan kejanggalan dalam alokasi maupun perencanaan anggaran tersebut.
Ia menegaskan bahwa uang rakyat harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berpihak pada kebutuhan publik.
“Cukup sudah anggaran seremonial. APBD harus bekerja untuk masyarakat-untuk lapangan kerja, UMKM, pemulihan ekonomi, bukan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh warga,” pungkas Hanif.
(Red)
Social Header
Berita