 |
| Dok.foto : Gambar Ilustrasi |
BOGOR,–Polemik anggaran miliaran rupiah untuk kegiatan festival yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor terus meroket dan memasuki fase yang lebih panas. Setelah kritik aktivis serta ledakan komentar warganet memenuhi media sosial, kini tekanan masyarakat berkembang menjadi tuntutan agar pemerintah daerah membuka secara rinci seluruh pos anggaran yang berkaitan dengan kegiatan seremonial.
Publik menilai bahwa diamnya pihak Disbudpar, termasuk Kepala Dinas, memperbesar ketidakpastian dan menimbulkan tanda tanya baru mengenai transparansi penggunaan anggaran.
Dalam 24 jam terakhir, sejumlah tokoh masyarakat dan komunitas pemerhati kebijakan anggaran menyampaikan bahwa fenomena ini bukan lagi sekadar protes, tetapi sudah menjadi seruan terbuka untuk audit dan pembukaan dokumen perencanaan anggaran secara menyeluruh.
Seorang pengamat kebijakan daerah menyatakan :
“Diam di tengah polemik sebesar ini bukan pilihan yang bijak. Publik tidak meminta banyak hanya penjelasan. Kalau programnya benar, kenapa harus menghindar?”
Kritik publik kini tak lagi hanya fokus pada nominal besar untuk festival, tetapi meluas pada dugaan bahwa pola belanja seremonial mungkin sudah berlangsung lama tanpa evaluasi memadai.
Desakan agar dilakukan pemeriksaan dan audit tidak hanya datang dari aktivis, tetapi juga dari warga biasa yang menilai bahwa ketimpangan prioritas program pemerintah sudah terlalu mencolok.
Poin desakan publik kini semakin tegas :
Audit total seluruh anggaran seremonial Disbudpar beberapa tahun terakhir.
Pembukaan hasil evaluasi seluruh event yang dibiayai APBD.
Penjelasan rinci manfaat ekonomi dari setiap kegiatan festival.
Penataan ulang perencanaan program agar selaras dengan kondisi sosial masyarakat.
Publik menilai bahwa tanpa transparansi yang jelas, kecurigaan akan sulit mereda.
Seiring menguatnya reaksi warganet, pengamat komunikasi publik menilai bahwa isu ini berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan jika tidak direspons cepat oleh pihak berwenang.
“Masyarakat sekarang tidak diam. Ketika anggaran miliaran dibahas tanpa penjelasan, itu langsung memicu reaksi besar. Terlebih saat kondisi ekonomi masih sulit.”
Situasi ini dinilai sebagai sinyal penting bagi pemerintah daerah bahwa pola komunikasi publik harus diperbaiki, terutama dalam isu-isu sensitif yang menyangkut penggunaan anggaran rakyat.
Sejumlah pihak juga meminta agar Bupati Bogor, Inspektorat Daerah, serta lembaga pengawas internal pemerintah mengambil peran aktif untuk merespons keresahan masyarakat.
Menurut salah satu aktivis:
“Isu ini tidak boleh dibiarkan mengambang. Ada anggaran besar, ada kritik besar, tapi tidak ada penjelasan. Pemerintah daerah harus mengambil langkah.”
Pendekatan terbuka dinilai menjadi solusi paling efektif untuk memulihkan kepercayaan publik.
Dengan intensitas kritik yang terus naik, publik terlihat belum akan berhenti menuntut transparansi. Justru, gelombang kritik diprediksi akan semakin besar jika pihak Disbudpar tetap tidak memberikan klarifikasi resmi.
Isu ini kini bukan lagi hanya soal festival dan seremonial tetapi soal arah kebijakan anggaran, sensitivitas pemerintah, dan keberpihakan kepada kebutuhan dasar masyarakat.
(Red)
Social Header
Berita