 |
| Dok.foto : Gambar Ilustrasi |
BOGOR,–Polemik anggaran seremonial Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor memasuki babak baru. Setelah temuan publik terkait anggaran festival bernilai miliaran rupiah memicu gelombang kritik, kini desakan warganet makin memuncak seiring diamnya pimpinan dinas dalam memberikan klarifikasi resmi.
Kepala Dinas Disbudpar, Ria Marlisa Aritonang, S.STP., M.Si, hingga berita ini diterbitkan tidak merespons permintaan konfirmasi melalui pesan WhatsApp yang telah dikirim redaksi. Sikap bungkam ini memantik reaksi lebih luas dari masyarakat yang menilai isu anggaran tak bisa dibiarkan tanpa penjelasan.
“Publik menunggu jawaban. Kalau programnya benar-benar tepat sasaran, mestinya tidak sulit untuk memberi klarifikasi,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik.
 |
| Dok.foto : Kritikan media sosial di platform Tiktok. |
Warganet Meledak,Kritik Membanjiri Media Sosial di platform TikTok, unggahan terkait isu anggaran festival Disbudpar justru memicu komentar pedas dari berbagai kalangan. Mereka menilai penggunaan anggaran tidak sejalan dengan realitas sosial di Kabupaten Bogor yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, infrastruktur, dan kebutuhan dasar masyarakat.
Berikut sebagian komentar warganet yang menggambarkan luapan kekecewaan publik
@Nafizul Alhafis Rana: “Parah.”
@es teler sultan: “Harusnya benahi jembatan yang rusak… bukan festival.”
@Bank UU: “Jalan ancur aja kaga dibenerin… pejabatnya pada kemana?”
@bang_rivky: “Aduh Kabupaten Bogor udah gak asing ini mah.”
@M MUCKSHIN: “Angka kemiskinan tertinggi, tapi anggarannya ke festival.”
@deta: “Sedih… anggaran dihamburkan.”
@cerita kita TMS: “Harus diusut tuntas.”
@Iwanbintun: “1 miliar buat festival? Mending buat bedah rumah warga.”
@ERLAN: “Rakyat yang lebih urgent.”
@Anggur Kang Zen: “Lebih bermanfaat buat obat di rumah sakit yang sering kosong.”
@Muven67: “Banyak program yang tidak masuk akal dijalankan dinas, bobroook…”
Ragam komentar tersebut menjadi indikator kuat bahwa persoalan anggaran Disbudpar bukan lagi sekadar isu teknis, melainkan sudah menyentuh kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintah daerah.
Tekanan publik semakin besar karena hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai dasar perhitungan anggaran kegiatan festival,ukuran manfaat yang didapat masyarakat,serta prioritas program Disbudpar yang dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan warga.
Sementara itu, para aktivis mendesak agar pemerintah daerah bersikap terbuka. Transparansi dinilai menjadi satu-satunya jalan meredam kecurigaan dan memulihkan kepercayaan publik.
“Bukan soal setuju atau tidak setuju dengan festival. Ini soal keberanian menjelaskan, apakah programnya benar-benar memberi manfaat nyata,” ujar seorang aktivis.
Hingga rilis ini dimuat, Kepala Dinas maupun Sekretaris Disbudpar belum memberikan tanggapan atas isu yang berkembang. Padahal, di tengah kritik publik yang semakin membesar, klarifikasi justru dibutuhkan untuk meredakan polemik.
(Red)
Social Header
Berita