| Dok.foto : Gambar ilustrasi. |
BOGOR,–Sorotan publik terhadap pola penggunaan anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor kembali menguat. Sejumlah aktivis mempertanyakan arah kebijakan pemerintah daerah setelah munculnya temuan anggaran seremonial bernilai miliaran rupiah yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat.
Hanif Abdullah, Aktivis Bogor yang kerap mengawasi kebijakan anggaran, menilai bahwa pola belanja seremonial Disbudpar yang berulang setiap tahun menunjukkan adanya masalah struktural dalam prioritas pembangunan daerah. Ia menyoroti dua program yang memicu pertanyaan publik :
Bogor Bike Festival senilai Rp1 miliar (RUP 61737202)
Festival Mobil Kuno & Antik senilai Rp1,1 miliar (RUP 59225021)
 |
| Dok.foto : Hanif Abdullah aktifis Bogor. |
Menurutnya, kedua kegiatan tersebut hanya “puncak dari gunung es” pola belanja APBD yang dianggap tidak memiliki urgensi langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jika pemerintah masih menggelontorkan miliaran rupiah untuk event hiburan sementara warga berjuang memenuhi kebutuhan pokok, maka jelas ada masalah serius dalam membaca situasi,” tegas Hanif.
Sejumlah pengamat kebijakan juga menilai bahwa pola belanja seperti ini berpotensi mengikis kepercayaan publik. Beberapa dugaan isu yang muncul di antaranya Program seremonial lebih dominan dibanding program pemberdayaan ekonomi. Event bernilai besar tidak memiliki indikator manfaat yang jelas. Penyusunan anggaran terlihat tidak memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Minimnya evaluasi publik atas efektivitas event-event sebelumnya. Kondisi ini dinilai dapat mengarahkan pemerintah daerah pada kebijakan yang tidak lagi berpihak pada warga.
Data BPS terbaru menunjukkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk miskin absolut tertinggi secara nasional. Dalam situasi tersebut, alokasi anggaran untuk festival besar dianggap tidak sensitif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Warga butuh lapangan kerja, kepastian ekonomi, dan solusi konkret. Pesta hiburan sehari-dua hari tidak menjawab persoalan itu,” ujar Hanif.
Ia menambahkan bahwa APBD seharusnya diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga, bukan hanya kegiatan kosmetik.
Melihat pola belanja yang dianggap tidak efektif dan tidak relevan terhadap kebutuhan masyarakat, Hanif mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta lembaga audit resmi untuk memeriksa secara menyeluruh perencanaan anggaran Disbudpar.
“Kami tidak menuduh siapa-siapa. Tetapi pola yang berulang seperti ini wajar menimbulkan permintaan audit dari publik. Transparansi itu wajib,” katanya.
Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah daerah menghentikan tradisi kegiatan seremonial besar tanpa ukuran manfaat yang terukur.
Hanif menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan koreksi kebijakan secara fundamental. Ia menilai bahwa orientasi anggaran harus diarahkan kepada Penciptaan lapangan kerja,Penguatan UMKM lokal,Revitalisasi destinasi wisata yang benar-benar produktif,Program yang meringankan beban ekonomi sehari-hari warga
“Cukup dengan anggaran seremonial. APBD harus kembali bekerja untuk rakyat, bukan untuk mempercantik laporan kegiatan,” tutupnya.
(Red)
Social Header
Berita