Jakarta,–Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyampaikan laporan kinerja akhir tahun 2025 sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas di bidang operasional. Rilis ini menegaskan peran Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai institusi yang terus beradaptasi dengan dinamika sosial melalui pendekatan humanis dan presisi.
Asisten Utama Bidang Operasi (Astamaops) Kapolri Komjen Pol. Fadil Imran menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Polri melaksanakan total 270 operasi kepolisian, terdiri dari 5 operasi terpusat dan 265 operasi kewilayahan. Operasi-operasi tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan pengamanan agenda nasional, sekaligus memberikan ruang bagi kearifan lokal dalam menghadapi tantangan keamanan di daerah.
“Rilis akhir tahun ini merupakan refleksi menyeluruh atas kinerja Polri sepanjang 2025. Kami ingin masyarakat melihat bahwa upaya pemeliharaan kamtibmas, pelayanan, perlindungan, hingga penegakan hukum terus kami jalankan secara terukur dan bertanggung jawab,” ujar Komjen Pol. Fadil Imran.
Ia menekankan bahwa stabilitas keamanan nasional hanya dapat terwujud melalui kolaborasi. Sepanjang 2025, Polri memperkuat sinergi dengan 5 kementerian, 4 lembaga negara, serta 2 unsur non-lembaga sebagai bagian dari upaya membangun sistem keamanan yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurut Komjen Fadil, keberhasilan pengamanan berbagai agenda strategis turut berdampak pada sektor ekonomi. Keamanan yang terjaga menciptakan kepercayaan dan mendorong pertumbuhan.
“Keamanan yang kondusif berkontribusi langsung terhadap ekonomi nasional. Pengamanan World Water Forum berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan ke Bali lebih dari delapan persen. Hal serupa terlihat saat pengamanan kunjungan Paus Fransiskus yang memperkuat citra Indonesia sebagai negara damai dan toleran,” jelasnya.
Di sisi lain, Polri juga melakukan pembaruan mendasar dalam pendekatan operasional. Transformasi tidak lagi bertumpu pada kekuatan semata, melainkan pada legitimasi dan kepercayaan publik. Penyampaian pendapat di muka umum ditempatkan sebagai hak konstitusional yang wajib dijamin keamanannya.
Polri secara terbuka mengakui adanya kritik masyarakat terkait praktik pengamanan yang dinilai kurang proporsional. Kritik tersebut menjadi dasar evaluasi internal untuk memperbaiki pola pengamanan aksi massa.
“Kami menjadikan kritik sebagai energi perubahan. Polri berkomitmen meninggalkan pendekatan represif dan beralih pada model pengamanan yang mengedepankan dialog, hukum, dan rasa saling menghormati,” tegas Komjen Fadil.
Sebagai pedoman baru, Polri menetapkan tiga prinsip utama pengamanan, yakni pendekatan dialogis yang berlandaskan hukum, penggunaan kekuatan secara proporsional, serta penguatan integritas institusi guna menjaga legitimasi publik. Prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun interaksi yang lebih manusiawi antara polisi dan masyarakat.
Paradigma pengamanan aksi massa pun mengalami pergeseran. Dari pola pengendalian massa, menuju manajemen kerumunan, hingga konsep mutual respect, di mana polisi dan masyarakat berdiri dalam relasi kemitraan.
“Keberhasilan pengamanan tidak lagi diukur dari banyaknya personel, tetapi dari kualitas komunikasi dan kepercayaan yang terbangun di lapangan,” ungkapnya.
Selain tugas pengamanan, Polri juga aktif dalam penanggulangan bencana. Sepanjang 2025, ribuan kejadian bencana tercatat, dengan dominasi tanah longsor dan angin puting beliung. Jawa Tengah menjadi wilayah dengan intensitas kejadian tertinggi.
Polri memfokuskan respons bencana pada kecepatan dan ketepatan distribusi bantuan. Pada bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjelang akhir tahun, Polri mengerahkan ribuan personel serta sumber daya logistik untuk membantu masyarakat terdampak.
Di Aceh saja, tercatat 18 kabupaten/kota mengalami dampak signifikan dengan lebih dari 377 ribu warga mengungsi. Polri menurunkan 11.357 personel, menyalurkan lebih dari 2.300 ton bantuan kemanusiaan, serta membangun ratusan sumur bor guna menjamin ketersediaan air bersih.
“Komitmen Polri tidak berhenti pada penanganan darurat. Kami hadir hingga fase pemulihan, karena kehadiran Polri sejatinya adalah menjaga rasa aman sekaligus membangun kepercayaan publik,” tutup Komjen Pol. Fadil Imran.
(Nia)
Social Header
Berita