 |
| Dok.foto : Istimewa/suarapubliktvnews |
LULUT|KLAPANUNGGAL,BOGOR–Aktivitas tambang galian tanah dan batuan di wilayah Desa Lulut, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, masih terus berlangsung tanpa hambatan berarti, meskipun telah berulang kali disorot media, dilaporkan warga, dan disebut-sebut sudah masuk penanganan aparat penegak hukum.
Kondisi ini memunculkan tuduhan serius dari publik: penegakan hukum dinilai mandul dan kehilangan wibawa di hadapan aktivitas tambang yang diduga bermasalah secara perizinan.
Pantauan awak media di lapangan menunjukkan alat berat masih beroperasi, truk pengangkut material tetap keluar masuk lokasi, seolah tidak tersentuh proses hukum. Padahal, lokasi tersebut diduga berada di kawasan hutan dan semestinya tunduk pada aturan ketat perizinan serta pengawasan.
Ironisnya, berbagai pernyataan dari instansi terkait yang menyebutkan “sudah ditangani”, “sudah dilaporkan”, hingga “dalam proses”, tidak pernah berbanding lurus dengan tindakan nyata di lapangan. Tidak ada penyegelan permanen, tidak ada penghentian total, dan tidak terlihat penindakan terbuka yang memberi efek jera.
Situasi ini memicu kemarahan publik. Di media sosial, khususnya TikTok, warganet secara terbuka mempertanyakan integritas penegakan hukum.
“Kalau memang melanggar, kenapa masih dibiarkan? Atau hukum hanya tegas ke rakyat kecil?” tulis salah satu netizen.
“APH ke mana? Jangan-jangan sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu,” komentar lainnya.
Sorotan publik ini bukan tanpa dasar. Dalam sistem hukum, aktivitas tambang tanpa kelengkapan izin atau di kawasan terlarang merupakan pelanggaran serius. Ketika pelanggaran itu terus berlangsung, maka yang dipertanyakan bukan lagi pelaku semata, melainkan siapa yang membiarkan.
Pengamat kebijakan publik menilai, pembiaran yang terjadi berulang kali justru memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam pengawasan dan penindakan hukum. Ketika hukum tidak hadir secara tegas, maka kepercayaan masyarakat runtuh.
Lebih jauh, dampak lingkungan yang ditimbulkan juga berpotensi merugikan warga sekitar dalam jangka panjang. Namun ironisnya, kerusakan lingkungan seolah kalah oleh kepentingan tertentu, sementara aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum justru terkesan pasif.
Hingga berita ini diturunkan, tidak ada keterangan resmi yang menjelaskan secara gamblang mengapa aktivitas tambang tersebut masih terus berjalan. Sikap diam ini justru memperkuat persepsi publik bahwa penegakan hukum di wilayah tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kini masyarakat menunggu satu hal sederhana:
apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas?
Media menegaskan, selama aktivitas tambang diduga ilegal ini terus dibiarkan, pertanyaan tentang integritas dan keberanian aparat penegak hukum akan terus menggema.
Bersambung…
Social Header
Berita