 |
| Dok.foto : Sumber Bid.Humas Poldajabar. |
SPTV News,–Polda Jawa Barat menerima kunjungan audiensi dari Perum Perhutani sebagai upaya mempererat kerja sama strategis dalam pelestarian kawasan hutan, penegakan hukum di bidang kehutanan, serta dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menyelaraskan pandangan dan memperkuat koordinasi lintas sektor antara Polri dan Perhutani.
Audiensi berlangsung pada Kamis, 15 Januari 2026, bertempat di Ruang Courtesy Call Kapolda Jawa Barat, dan diterima langsung oleh Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan. Turut hadir Kabid Humas Polda Jabar, Karo SDM, Kabid Propam, Dir Intelkam Polda Jabar, serta jajaran manajemen Perhutani. Kehadiran kedua belah pihak mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, tertib hukum, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, pihak Perhutani menyampaikan permohonan dukungan Polda Jawa Barat terkait rencana renovasi dan rehabilitasi kawasan hutan sebagai langkah pencegahan kerusakan lingkungan. Selain itu, Perhutani juga memaparkan rencana kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan sebagai bentuk konkret pemulihan ekosistem dan pelestarian alam.
Perhutani turut menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Jawa Barat atas komitmen dan ketegasan aparat kepolisian dalam menindak pelaku perusakan hutan secara ilegal. Pada tahun 2024, salah satu pelaku pembabatan hutan telah diproses hukum hingga dijatuhi vonis lima tahun penjara. Langkah penegakan hukum tersebut dinilai memberikan efek jera dan menjadi peringatan bagi pihak-pihak yang mencoba merusak kawasan hutan.
Selain itu, Perhutani juga memaparkan program penanaman kopi yang akan dilaksanakan di wilayah Malangbong, disertai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Program ini bertujuan menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan lahan secara produktif dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan pula bahwa setiap kebijakan pengelolaan hutan yang diambil Perhutani perlu dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Polri guna mengantisipasi potensi permasalahan hukum maupun dampak sosial di masyarakat.
Kapolda Jawa Barat menegaskan bahwa Polda Jabar akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hukum di bidang kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan bahwa kebijakan pemerintah di sektor kehutanan berpotensi menimbulkan dampak lanjutan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kepolisian.
Terkait ketahanan pangan, Kapolda Jabar menyatakan dukungan terhadap pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian, seperti penanaman jagung, yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Namun demikian, pengelolaan lahan DPK (Daerah Pengelolaan Khusus) harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik sosial apabila tidak diantisipasi sejak awal.
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Dr. Rudi Setiawan menegaskan pentingnya komunikasi yang intensif dan berkesinambungan antara Perhutani dan Polri.
“Polda Jawa Barat menyambut baik audiensi ini. Setiap kebijakan dalam pengelolaan kawasan hutan perlu dikomunikasikan dengan Polri agar tidak menimbulkan persoalan hukum maupun dampak sosial di masyarakat. Kami siap mendukung upaya pelestarian hutan, namun terhadap pelanggaran hukum akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegas Kapolda Jabar.
Kapolda menambahkan, sinergi sejak tahap perencanaan kebijakan menjadi kunci agar pelestarian hutan, penegakan hukum, dan program ketahanan pangan dapat berjalan beriringan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Barat.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara Polda Jawa Barat dan Perhutani, diharapkan upaya menjaga kelestarian lingkungan, menciptakan kepastian hukum, serta memperkuat ketahanan pangan dapat terlaksana secara optimal di wilayah Jawa Barat.
(Red)
Social Header
Berita