![]() |
| Dok.foto : Istimewa/suarapubliktvnews |
BOGOR,–Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Senin pagi (09/03/2026), menuai sorotan. Kegiatan yang seharusnya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga di bawah pasar itu diduga tidak tepat sasaran.
Sejumlah warga disebut tidak mendapatkan bahan pangan karena stok sudah habis lebih dulu. Diduga, bahan pangan tersebut telah dibeli dalam jumlah banyak oleh oknum staf atau pegawai kecamatan.
![]() |
| Dok.foto : istimewa suarapubliktvnews |
Informasi tersebut disampaikan salah satu sumber kepada suarapubliktvnews, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurutnya, sejak pagi kegiatan pasar murah itu memang ramai didatangi warga. Namun banyak masyarakat yang pulang dengan tangan kosong karena stok bahan pokok sudah tidak tersedia.
“Tadi pagi ada GPM, pasar murah untuk warga karena harganya di bawah harga pasar. Tapi banyak warga yang tidak kebagian karena diduga sudah dibeli dalam jumlah banyak oleh staf atau pegawai kecamatan,” ungkap sumber tersebut kepada wartawan.
Ia menegaskan bahwa program tersebut sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk kalangan internal instansi.
“Itu program khusus untuk warga. Harusnya masyarakat yang diprioritaskan,” tambahnya.
Sumber itu juga menyoroti adanya dugaan pembelian bahan pangan dalam jumlah besar oleh sejumlah pegawai kecamatan yang disebut dilakukan di luar antrean warga.
“Masalahnya bukan cuma diborong satu orang, tapi staf atau pegawai pada beli dengan jumlah banyak dan di luar antrean. Padahal itu kan khusus buat warga,” ujarnya.
Situasi tersebut memicu kekecewaan masyarakat yang datang dengan harapan mendapatkan bahan pangan murah, namun justru tidak kebagian.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kecamatan Klapanunggal, termasuk Kasi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Suarapubliktvnews masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait guna memperoleh penjelasan serta memastikan kebenaran informasi di lapangan. Apabila terbukti, praktik tersebut dinilai berpotensi mencederai tujuan utama program bantuan pangan bagi masyarakat.
(Red)


Social Header
Berita