 |
| Dok.foto : Gambar Ilustrasi |
TANGERANG, –Wajah Kota Tangerang sebagai kota metropolitan kembali dipertanyakan. Di balik geliat pembangunan, realitas di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang jauh dari kata layak huni.
Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) DPD Banten secara tegas menyebut, Kota Tangerang masih “terjebak” dalam enam persoalan kronis yang hingga kini tak kunjung diselesaikan secara tuntas. Dampaknya bukan sekadar ketidaknyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan warga.
Alih-alih menjadi ruang aman bagi pejalan kaki, trotoar di sejumlah titik strategis justru berubah fungsi jadi lahan parkir liar. Kawasan Stasiun Batuceper, Pasar Anyar, hingga CBD Cikokol menjadi contoh nyata.
Warga dipaksa berjalan di badan jalan, bertaruh nyawa di tengah lalu lintas. Ironisnya, fasilitas resmi seperti Park and Ride Poris Plawad justru belum dimaksimalkan.
Setiap hujan deras, cerita lama kembali terulang. Periuk, Karawaci, hingga Jatiuwung kembali tergenang. Air setinggi puluhan sentimeter seolah menjadi “langganan” warga.
Drainase yang menyempit dan dipenuhi sedimentasi disebut jadi biang masalah. Namun hingga kini, solusi permanen belum terlihat.
Pemandangan kabel kusut di sepanjang jalan protokol bukan lagi hal baru. Di balik kesemrawutan itu, tersimpan potensi bahaya serius—mulai dari korsleting hingga risiko kebakaran.
Alih-alih ditata, kondisi ini justru dibiarkan menjadi “bom waktu” di ruang publik.
Trotoar kembali jadi korban. Di kawasan Stasiun Tangerang dan Pasar Lama, lapak PKL permanen menjamur tanpa penataan jelas.
Ruang publik menyempit, pejalan kaki tersisih, dan ketertiban kota semakin dipertanyakan.
Produksi sampah yang mencapai ribuan ton per hari membuat Kota Tangerang berada di ambang krisis lingkungan. TPA Rawa Kucing disebut sudah kelebihan kapasitas.
Di sejumlah titik, tumpukan sampah terlihat menggunung di pinggir jalan dan bantaran sungai–menjadi sumber bau, penyakit, dan pencemaran.
Di balik gemerlap kota, masih ada realitas pahit: permukiman padat dengan gang sempit yang bahkan tak bisa dilalui mobil pemadam.
Saat kebakaran atau banjir terjadi, warga praktis terjebak. Akses evakuasi minim, risiko korban jiwa meningkat.
Sekretaris ASWIN DPD Banten, Widodo, menegaskan bahwa keenam persoalan ini bukan berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan mencerminkan lemahnya tata kelola kota.
“Kalau mobilitas terganggu, lingkungan tidak sehat, dan keselamatan warga terancam, lalu di mana letak kota layak huni itu? Ini bukan sekadar keluhan, ini alarm keras,” tegasnya.
ASWIN mendesak Pemerintah Kota Tangerang untuk berhenti pada langkah normatif dan segera mengambil tindakan konkret:
- Penindakan tegas parkir liar berbasis sistem elektronik
- Normalisasi drainase besar-besaran di titik rawan banjir
- Penataan kabel utilitas dengan sistem bawah tanah
- Relokasi PKL secara serius dan berkelanjutan
- Reformasi sistem pengelolaan sampah
- Program peremajaan kampung dengan akses darurat memadai
Widodo juga mengingatkan, langkah seperti pemasangan barrier beton tidak akan berarti tanpa konsistensi di lapangan.
“Kalau hanya reaktif dan tidak menyentuh akar masalah, semua ini akan terus berulang. Warga bukan butuh janji, tapi bukti,” pungkasnya.
(Nia)
Social Header
Berita