Bogor.suarapubliktvnews.com,-Hampir setiap hari di rasakan warga Desa Nambo,Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, yang tempat tinggal pemukimannya berada disekitaran PT.Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) dan diketahui selaku perusahan terbilang cukup terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang pengolahan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), pasalnya warga mengeluhkan kompensasi dan beberapa CSR serta khawatir terhadap yang terkena zona dampak bau pemukiman warga sekitaran lingkungan perusahaan.
Menuturkan kepada wartawan,Salah satu warga yang ber inisial (Y) yang tinggal disekitaran Perusahaan tersebut atau terkena zona dampak dari PT. PPLI, membenarkan jika terkait bantuan berupa kompensasi yang diberikan perusahaan tersebut kepada masyarakat sekitar, tidak merata kepada warga lingkungan.
"Gak ada. Kalau pertahun mah mungkin ada kali, cuma yang dapet iya dapet, yang nggak ya nggak dapet,"ucap warga kepada wartawan.
Ia pun menjelaskan bahwa bantuan yang diberikan pertahun tersebut mungkin adalah 'uang bau', karena menurutnya tempat pemukiman yang ia tinggal di sekitar perusahaan tersebut bermacam-macam aroma baunya yang di rasakan setiap harinya.
"Kan mobil-mobil ini yang muatannya dari rumah sakit, iya macam-macam baunya. Jadi kalau musim hujan terasa baunya," akunya warga saat melihat mobil-mobil yang sedang terparkir tidak jauh tempatnya.
Lanjut warga, kemudian dia menceritakan bahwa beberapa aroma jenis bau yang ia rasakan di wilayah lingkungannya hampir setiap hari di rasakan. Jenis bau tersebut, diakuinya seperti bau gass bocor, bangkai, sabun serta aroma bau lainnya yang berasal dari Perusahaan PPLI.
"Untuk kompensasi, saya gak tahu juga, kalau warga ada yang dikasih atau gak nya. Tapi ke saya mah gak pernah ada, orang emak saya aja yang gak punya suami gak pernah dapet kok, paling juga kalau jelang lebaran itu santunan panti jompo dan ke anak yatim aja," ungkapnya.
Warga pun menambahkan, bahwa bantuan bau yang diberikan memang pernah ada pada waktu yang lalu, sewaktu adanya peristiwa meledaknya perusahaan tersebut hingga menimbulkan bau kemana-mana, sehingga bau yang di cium hingga sampai daerah Tlajung dan Gunung Putri, maupun wilayah lainnya.
"Bantuan tahunan itu, ya buat panti jompo dan anak yatim," katanya.
Dari warga lainnya, juga mengatakan hal yang sama, bahwa perusahaan tersebut memang menyediakan salah satu tempat yaitu klinik untuk warga sekitar, namun sayangnya pada saat warga berobat malah disuruh membayar sebesar Rp.5.000,- rupiah.
"Memang ada disediakan klinik dari PPLI di Desa Nambo, tapi disuruh bayar Rp.5000 kalau mau berobatnya," tuturnya.
Masih senada dengan salah satu warga yang di ketahui sebagai Ketua RW di wilayah Desa Nambo dan tempat tinggalnya sangat dekat sekali dengan perusahaan, saat (S) di tanyakan apakah masyarakat sekitar mendapatkan bantuan CSR dan kompensasi dari Perusahaan PPLI tersebut, menurut (S) Ketua RW bantuan yang didapatkan hanya pertahun.
"Sama, itu satu tahun sekali udah dijatahkan cuman Rp.160 ribu atau 180 tuh,"ujar RW kepada wartawan.
Sambung (S) menjelaskan, bahwa kompensasi yang biasa diterimakan oleh masyarakat seperti beberapa kegiatan warga sekitar dan meminta bantuan anggaran, tetapi itu semua diharuskan membuat pengajuan kepada perusahaan tersebut dan menurutnya itu bantuan kegiatan tersebut di luar CSR.
"Intinya gak ada kompensasi dari dampak bau bagi lingkungan sekitar, seperti di wilayah Bantar Gebang yang tiap bulannya ada," keluhnya.
RW pun mengatakan adanya dampak limbah B3 yang sudah tidak memadai lahannya, (S) khawatir dan takut ketika perusahaan tersebut meninggalkan/pindah tempat dari wilayah Desa Nambo.
"Saya khawatir ketika sudah di tinggal reaksinya bagai mana, perusahaan mau pindah ini sekitaran kurang lebih 3 tahun lagi mau pindah ke Karawang, ketika di tinggalkan kolam sudah penuh dan lahannya sampah limbah juga jadi gunung semua, ketika pindah itu dampaknya bagaiman", takutnya.
Humas PT.PPLI, Farid dan Humas Media PPLI Tinus, ketika dikonfirmasi wartawan dalam hal ini, terkait CSR dan dampak bau pada lingkungan serta konfensasi dari perusahaan kepada warga, belum bisa memberikan jawaban dan keterangannya melalui selularnya.
(Red)
Social Header