 |
| Dok.foto : Gambar Ilustrasi. |
BOGOR,–Di jaman yang semakin berkembang melesatnya teknologi atau era digital dalam memudahkan pekerjaan melalui komunikasi (aplikasi) seperti pesan atau telepon WhatsAp sebagai bentuk konfirmasi (Wartawan/Jurnalis) tanpa harus dengan bertatap muka. Masih saja di temukan sejumlah pejabat publik dilingkungan pemerintah Kabupaten Bogor, baik dari tingkat pemerintahan Desa/Kelurahan, Kecamatan,Dinas hingga tingkat DPRD yang dinilai masih alergi atau terkesan baperan soal kinerjanya yang buruk hingga tak mau di kritik.
Adanya sikap tersebut, Salah satu aktivis di wilayah Kabupaten Bogor, Romi Sikumbang mengkritik sejumlah pejabat publik yang dianggap tidak melayani masyarakat/kepentingan umum yang seharusnya seorang pejabat harus transparan dan akuntabel yang lebih membangun iklim pelayanan publik yang sehat.
"Seharusnya mereka sadar bahwa sebagai pejabat publik, mereka bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat, bukan justru menghindar," ujar Romi Sikumbang salah satu aktivis di kabupaten Bogor.
Lebih lanjut, aktivis menekankan bahwa pejabat, terlebih wakil rakyat, memiliki kewajiban untuk memberikan pernyataan yang tidak hanya mengedukasi, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan transparansi terhadap aturan yang berlaku di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
"Pejabat dan wakil rakyat punya kewajiban kasih pernyataan untuk mencerdaskan masyarakat dan juga memberikan kepastian hukum aturan yang berlaku", terangnya
Aktivis berharap agar para pejabat publik dapat lebih terbuka, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya, serta menghargai peran media sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.
"Kami harap sebagai pejabat publik bisa terbuka dan profesional dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugasnya dan bisa menghargai peran media sebagai jembatan informasi Pemerintah dan masyarakat", harapnya
(Red)
Social Header