 |
| Dok.foto : Rapat reses,DPRD dikonfrontasi Kades Dayeuh soal jalan strategis alternatif yang Stagnan Karna terkendala Status Lahan milik yayasan. |
CILEUNGSI,–Dalam rapat reses bersama DPRD Dapil 2 Kabupaten Bogor yang di gelar di aula kantor Kecamatan Cileungsi, Kepala Desa (Kades) Jamhali BJ, mendesak DPRD mengambil tindakan segera untuk mencari solusi soal infrastruktur jalan yang Stagnan diwilayahnya yang hingga kini belum berjalan karna hambatan setatus lahan milik Yayasan Purna Bakti Pertiwi. Senin,(14/07/2025).
Dengan gamblangnya kepada DPRD dirinya menjelaskan selain sangat strategis, yang mana jalan tersebut sebagai jalur penghubung antar desa dan antar dua Kecamatan menjadi akses jalan alternatif yang hingga kini upaya untuk pembangunan jalan masih stagnan.
“Kami sudah berkali-kali upayakan, tapi masih mentok di persoalan lahan yayasan. Kami minta legislatif dan eksekutif jangan hanya duduk manis, bantu buka komunikasi resmi dengan pihak yayasan,” ujar Ketua APDESI Jamhali Kades Dayeuh dalam forum reses yang juga dihadiri para anggota DPRD dan unsur Forkopimcam.
Lanjut dia, Jamhali juga menyinggung soal jalan alternatif di belakang Taman Buah Mekarsari yang menjadi sorotan publik, terutama warganet. Diketahui sebagian jalan tersebut telah dibangun sepanjang kurang lebih 750 meter, namun sisanya yang justru strategis belum tersentuh pembangunan.
“Ini bukan jalan biasa. Ini jalur penghubung vital menuju Desa Mampir dan juga Desa Cikahuripan, Kecamatan Klapanunggal. Kalau dibuka penuh, ini bisa jadi solusi kemacetan dan mendongkrak aktivitas ekonomi warga,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyayangkan bahwa ketika desa ingin memperbaiki jalan demi kepentingan umum menggunakan dana desa, justru dihadang oleh masalah administrasi lahan. Di sisi lain, ia menyoroti maraknya penyerobotan tanah oleh pihak tak bertanggung jawab di sekitar lahan yang sama.
“Ironis. Masyarakat diam-diam bisa bangun tanpa izin, tapi pemerintah desa mau bangun untuk rakyat malah ditegur. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Secara jelas sebagai Ketua APDESI, Jamhali menyatakan akan kesiapannya untuk membantu secara administratif jika ada langkah-langkah konkret dari DPRD atau Pemkab Bogor dalam menyelesaikan persoalan lahan tersebut.
“Kami siap bantu urusan administrasi. Asal ada kemauan politik dari DPRD dan pemkab, jangan sampai kepentingan warga kalah oleh status lahan yang bisa di negosiasikan,” tukasnya.(Red)
Social Header