JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Bareskrim Polri resmi menetapkan dua pejabat PT SPR, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Riau, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp33,29 miliar dan USD 3.000.
Kedua tersangka yakni RA, mantan Direktur Utama PT SPR periode 2010–2015, dan DRS, mantan Direktur Keuangan periode yang sama. Keduanya kini ditahan di Rutan Bareskrim Polri untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
Wadirpen Kortastipidkor Polri Kombes Pol Bhakti Eri Nurmansyah mengatakan, kasus ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan Blok Migas Langgak antara tahun 2010 hingga 2015.
“Penyidikan menemukan sejumlah pelanggaran prinsip tata kelola, seperti pengeluaran dana tanpa dasar, pengadaan tanpa analisis, hingga pencatatan overlifting yang tidak akurat,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Sejak penyelidikan dimulai pada Juli 2024, penyidik telah memeriksa 45 saksi dan 4 ahli, serta menyita sejumlah dokumen, perangkat elektronik, dan uang tunai senilai Rp5,4 miliar. Sebanyak 12 aset milik tersangka juga dibekukan dengan nilai total sekitar Rp50 miliar untuk kepentingan pemulihan kerugian negara.
Kasus ini bermula dari pengelolaan kerja sama PT SPR dengan Kingswood Capital Limited (KCL) setelah perusahaan daerah tersebut beralih menjadi perseroan terbatas pada 2010. Berdasarkan hasil audit BPKP, ditemukan adanya praktik keuangan tidak transparan dan tidak akuntabel.
Berkas perkara kedua tersangka telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan pada 3 Oktober 2025. Dalam waktu dekat, penyidik akan melimpahkan tersangka beserta barang bukti untuk proses hukum tahap II.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya Polri memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan BUMD di seluruh Indonesia,” tegas Kombes Bhakti.
(Red)
Social Header
Berita