Jelang 2027,Inspektorat Bogor Bongkar Laporan Keuangan Lima Desa Di Cileungsi

Dok.foto : Gambar hanyalah Ilustrasi,(istimewa/suarapubliktvnews).

CILEUNGSI//SP TV News,–Inspektorat Kabupaten Bogor mulai menguliti pengelolaan anggaran desa di Kecamatan Cileungsi melalui pemeriksaan reguler tahunan tahun 2026.

Langkah ini dinilai krusial karena dilakukan menjelang berakhirnya masa jabatan kepala desa pada 2027, periode yang kerap rawan persoalan administrasi hingga penyimpangan anggaran.

Dok.foto : Camat Cileungsi Adi Henriyana (Istimewa/suarapubliktvnews).

Camat Cileungsi, Adi Henryana, memastikan pemeriksaan bukan formalitas belaka. Inspektorat secara langsung menentukan desa yang diperiksa, tanpa campur tangan kecamatan maupun pemerintah desa.

“Ini murni kewenangan Inspektorat. Mereka yang menetapkan desa mana saja yang diperiksa setiap tahun. Tahun ini jumlahnya lima desa,” kata Adi saat ditemui di Kantor Kecamatan Cileungsi, Senin (02/02/2026).

Pemeriksaan menyasar seluruh pertanggungjawaban penggunaan APBD desa, termasuk kelengkapan administrasi, realisasi kegiatan, hingga kesesuaian laporan dengan kondisi di lapangan. Audit ini sekaligus menjadi alarm keras bagi desa-desa yang pengelolaan anggarannya tidak rapi.

Lima desa yang masuk dalam radar pemeriksaan tahun ini adalah Desa Mekarsari, Cipenjo, Dayeuh, Cileungsi, dan Gandoang.

Namun Adi menegaskan, jangan ada desa yang merasa aman. Dari total 12 desa di Kecamatan Cileungsi, semuanya diwajibkan bersiap. Sebab, meski tidak tercantum dalam daftar pemeriksaan tahun ini, Inspektorat berhak meminta dokumen dan klarifikasi kapan saja.

“Semua desa harus siap. Tidak ada istilah desa aman atau tidak tersentuh. Kalau administrasi tidak beres, pasti akan bermasalah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pemeriksaan ini harus tuntas sebelum 2027, sehingga tidak ada lagi beban administrasi yang tertinggal setelah masa jabatan kepala desa berakhir.

Pemeriksaan Inspektorat ini menjadi sinyal kuat bahwa pengelolaan dana desa di Cileungsi kini berada di bawah sorotan ketat, dan setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.

(Red)