 |
| Dok.foto : Istimewa suarapubliktvnews |
BOGOR,–Gelombang protes warga Kampung Cikuda akhirnya mendapat respons dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Setelah kesemrawutan kabel fiber optik menjadi sorotan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kecamatan Gunung Putri mendesak seluruh penyedia jaringan telekomunikasi agar tidak lagi membiarkan kabel-kabel terbengkalai yang mencemari ruang publik.
Desakan tersebut muncul setelah tim Diskominfo melakukan peninjauan langsung ke lokasi dan menemukan kondisi yang dinilai memprihatinkan. Sejumlah kabel serat optik tampak putus, tergeletak begitu saja di tepi jalan, menumpuk di drainase, hingga mengganggu fungsi saluran air.
Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menegaskan persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) agar seluruh jaringan yang tidak lagi digunakan segera dibersihkan.
"Kami sudah turun ke lokasi dan menemukan banyak kabel yang dipotong kemudian ditinggalkan begitu saja. Bahkan ada yang masuk ke dalam saluran drainase. Hal ini sudah kami koordinasikan dengan Apjatel dan mereka menyatakan akan segera menindaklanjutinya," ujar Bambang.
Temuan itu sekaligus memperkuat keluhan warga yang selama ini menuding kabel-kabel terbengkalai menjadi salah satu penyebab lingkungan terlihat kumuh dan saluran air tidak berfungsi optimal.
Tak hanya Diskominfo, Camat Gunung Putri Kurnia Indra juga melontarkan kritik keras terhadap sikap sejumlah penyedia jaringan yang dinilai belum menunjukkan tanggung jawab penuh terhadap infrastruktur yang mereka bangun.
Menurutnya, ironis ketika pemerintah kecamatan justru harus turun langsung membersihkan kabel-kabel bekas proyek yang ditinggalkan di ruang publik.
"Selama ini kecamatan yang harus membersihkan sampah kabel dan merapikan tiang-tiang yang mengganggu jalan. Padahal itu merupakan tanggung jawab pemilik jaringan atau perusahaan penyedia," tegas Kurnia.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal keras bahwa persoalan kabel semrawut tidak lagi dipandang sebagai gangguan kecil, melainkan telah menjadi persoalan tata kelola utilitas yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Warga pun berharap langkah pemerintah tidak berhenti pada sebatas koordinasi. Mereka meminta adanya tindakan nyata berupa penertiban menyeluruh, identifikasi pemilik seluruh jaringan kabel yang terbengkalai, hingga pemberian sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan ruang milik jalan maupun fasilitas umum.
"Jangan hanya datang melihat lokasi lalu selesai dengan rapat koordinasi. Masyarakat menunggu bukti di lapangan, bukan sekadar janji. Kabel-kabel yang berserakan harus diangkat, drainase harus dikembalikan fungsinya, dan siapa pun yang bertanggung jawab wajib diminta bertanggung jawab," ungkap salah seorang warga di lokasi.
Kini sorotan publik tertuju pada langkah lanjutan pemerintah dan para penyedia jaringan telekomunikasi. Sebab bagi warga Cikuda, persoalan ini bukan lagi sekadar kabel yang semrawut, tetapi menyangkut keselamatan pengguna jalan, fungsi infrastruktur publik, dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan.
Apabila pembiaran terus berlangsung, maka yang dipertaruhkan bukan hanya wajah lingkungan, melainkan juga keselamatan masyarakat yang setiap hari beraktivitas di kawasan tersebut.
(Red)
Social Header
Berita