Panitia Pengisian BPD Desa Cileungsi Kidul Resmi Dibentuk, Tahapan Pemilihan Periode 2027–2035 Dimulai

 

Dok.foto : Istimewa suarapubliktvnews 

CILEUNGSI, BOGOR – Pemerintah Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, resmi memulai tahapan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masa bakti 2027–2035 dengan menggelar Musyawarah Desa (Musdes) pembentukan panitia pengisian BPD. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Cileungsi Kidul, Kamis (9/7/2026).

Musyawarah dihadiri unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan lembaga kemasyarakatan sebagai bagian dari komitmen mewujudkan proses pengisian anggota BPD yang transparan dan sesuai ketentuan.

Kepala Desa Cileungsi Kidul, Rudi Sukarya, mengatakan pembentukan panitia menjadi langkah awal untuk memastikan seluruh rangkaian proses pengisian anggota BPD dapat berjalan tertib, demokratis, dan sesuai regulasi.

Menurutnya, berdasarkan jumlah penduduk Desa Cileungsi Kidul, keanggotaan BPD periode mendatang akan berjumlah sembilan orang. Komposisi tersebut juga mengakomodasi keterwakilan perempuan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan yang berlaku.

"Secara ideal komposisinya enam laki-laki dan tiga perempuan. Namun, pelaksanaannya tetap menyesuaikan kondisi serta keterwakilan dari masing-masing wilayah di desa," ujar Rudi.

Untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan, Pemerintah Desa bersama peserta musyawarah membentuk panitia pengisian BPD yang beranggotakan 11 orang. Tiga di antaranya berasal dari unsur Pemerintah Desa, sedangkan delapan lainnya merupakan perwakilan masyarakat dari tujuh dusun di Desa Cileungsi Kidul.

Rudi menjelaskan, unsur masyarakat yang tergabung dalam kepanitiaan berasal dari berbagai elemen, seperti Ketua RT, Ketua RW, maupun lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

"Panitia inilah yang nantinya bertanggung jawab menyusun jadwal, melaksanakan tahapan penjaringan, hingga mengawal proses pengisian anggota BPD sesuai aturan yang berlaku," jelasnya.

Ia berharap panitia dapat menjalankan tugas secara profesional, independen, dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan agar seluruh tahapan pengisian anggota BPD periode 2027–2035 berjalan lancar serta menghasilkan wakil masyarakat yang mampu menjalankan fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi warga di tingkat desa.

(Red)